(Arkeologinesia, 21 Juni 2018). Beberapa waktu lalu, yaitu tanggal 14 Juni 2018 merupakan peringatan Hari Purbakala. Tanggal tersebut merupakan salah satu tanggal penting yang diperingati oleh masyarakat pecinta tinggalan budaya dan para arkeolog.

Penentuan tanggal 14 Juni sebagai Hari Purbakala didasarkan pada terbentuknya instansi formal yaitu “Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie” . Instansi ini merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk mengurusi masalah kepubakalaan di wilayah Hindia-Belanda (sekarang Indonesia). Oudheidkundige Dienst didirikan pada 14 Juni 1913.

 

Sebelum 14 Juni 1913…

Lembaga kebudayaan sebelum OD sebenarnya sudah muncul sebelum tahun 1913 yaitu Bataviaash Genootschap van Kunsten en Wetenchapen yang didirikan oleh kaum terpelajar di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1878.

Pada tahun 1882, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu komite yang bernama Commissie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen (Komite Pengumpulan dan Pelestarian Benda-Benda Kuno).

Kedua lembaga ini ternyata mengalami perkembangan pesat dalam penelitian arkeologi, observasi, penggambaran, penggalian (ekskavasi), pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, hingga pemugaran bangunan kuno.

Tahun 1885, munculah suatu lembaga swasta yang bergerak di bidang kepurbakalaan dengan nama Archaeologische Vereeniging yang diketuai oleh Ir. J.W. Ijzerman. Lembaga swasta ini beroperasi hingga tahun 1901.

Pada tahun 1901, penelitian kepurbakalaan lebih dipusatkan di wilayah Jawa dan Madura sehingga kemudian pemerintah Kolonial Belanda membentuk komite sementara bernama Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera yang diketuai oleh Dr. Jan Laurens Andries Brandes (J.L.A. Brandes).

Setelah Brandes meninggal pada 26 Juni 1905, Komisi tersebut sempat terbengkalai hingga akhirnya sekitar tahun 1910an kembali beroperasi di bawah pimpinan Dr. Nicolaas Johannes Krom (N.J. Krom). Krom memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kepurbakalaan hingga akhirnya dia belajar belajar organisasi kepurbakalaan di India, Birma (sekarang Myanmar), dan Hindia Belakang, yang ketika itu sudah lebih maju daripada Hindia Belanda.

Akhirnya pada 14 Juni 1913, atas usaha keras Krom, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan yang menghapuskan komite yang bersifat sementara itu dan mengantinya dengan mendirikan . Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie (disingkat O.D.) dan Krom diangkat sebagai kepala. Dinas kepurbakalaan ini memiliki wilayah kerja tidak hanya Jawa dan Madura melainkan seluruh Nusantara.

 

Setelah 14 Juni 1913…

1916 – 1936

Krom tidak lama memimpin O.D. , hanya sampai pertengahan tahun 1916 kemudian Krom kembali ke Belanda. Sepeninggal Krom, Dr. Frederik David Kan Bosch (F.D.K. Bosch) diangkat menjadi kepala O. D. Bosch banyak melakukan rekonstruksi terhadap candi-candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Pada tahun 1931, O.D. mengeluarkan peraturan tentang kepurbakalaan (undang-undang kepurbakalaan) yang dikenal dengan nama Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238 atau disingkat M.O. Peraturan ini menjadi landasan kepastian hukum terhadap pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala.

Tahun 1936, nama Oudheidkundige Dienst berubah menjadi Jawatan Purbakala. Dr. W.F. Stutterheim menjadi kepala jawatan tersebut. Dibawah kepemimpinan Stutterheim, beberapa bidang baru mulai dikembangkan, antara lain: keramologi, sejarah kesenian, dan arkeologi kimia.

Masa Kependudukan Jepang

Pada 18 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki wilayah Hindia-Belanda yang menyebabkan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia harus hengkang dari Indonesia. Pada masa kekuasaan Jepang, Kantor Jawatan Purbakala diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala. Pada masa ini seorang pembesar Jepang di Magelang membongkar dengan ceroboh timbunan batu di tenggara Candi Borobudur.

Belanda Kembali ke Indonesia

Setelah Jepang mengalami kekalahan dan Belanda berhasil kembali ke Indonesia, Pemerintah Belanda kembali mencoba menghidupkan O.D. Ir. H.R. van Romondt menjabat sebagai kepala sementara O.D. Pada Tahun 1947, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala berhasil diambil alih oleh Belanda dan O.D. dapat beroperasi kembali secara penuh di bawah pimpinan Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers.

Setelah 40 Tahun Dijabat oleh Orang Belanda

Pada tahun 1951, masih di bawah pimpinan Bernet Kempers, O.D. berubah nama menjadi Dinas Purbakala dengan kantor pusatnya berada di Jakarta. Barulah pada tahun 1953, setelah selama 40 tahun dipimpin oleh orang Belanda, akhirnya putera Indonesia menjadi pemimpin Dinas Purbakala tersebut, beliau adalah Drs. R. Soekmono. Pada saat itu, Dinas Purbakala berada di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

 

Waktunya Indonesia

Nama Dinas Purbakala dibawah kepemimpinan Soekmono tetap digunakan hingga tahun 1958 dan kemudian sempat diubah namanya menjadi Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (DPPN) hingga tahun 1963/1964. Pada masa ini terdapat tiga buah kantor cabang, yaitu DPPN cabang Prambanan, DPPN cabang Gianyar, dan DPPN cabang Mojokerto.

Dari DPPN menjadi LPPN

Masih di bawah kepemimpinan Soekmono, pada tahun 1963/1964, DPPN berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) hingga tahun 1975. Di akhir masa jabatan Soekmono, di bawah kepemimpinan Dra. Ny. Satyawati Suleiman terjadi re-strukturisasi organisasi yang meng­akibatkan perubahan nama.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan penelitian, LPPN fung­sinya dipecah menjadi dua bagian, yaitu Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP) yang menangani masalah-masalah administratif dan perlindungan kepurbakalaan di Indonesia dan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (Pus. P3N).

Pada tahun 1975 dengan terbitnya Surat Keputuan Mendikbud No. 079/0/1975 mengenai pembentukan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian arkeologi.

Perubahan Nama dan Re-Strukturisasi Instansi Arkeologi Indonesia

Perubahan nama menjadi Pus. P3N tidak berlangsung lama. Pada tahun 1978, ketika dipimpin oleh Dr. R.P. Soejono nama lembaga berubah lagi menjadi Pusat Pene­litian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Arkeologi Denpasar dan Balai Arkeologi Yogyakarta dan didukung oleh laboratorium penelitian yaitu Lab. Paleo-ekologi dan Radiometri di Bandung dan Lab. Bio-antropologi dan Paleo-antropologi di Yogyakarta.

di bawah kepemimpinan Dr. Hasan Muarif Ambari, UPT Puslit Arkenas bertambah di beberapa wilayah yaitu: Balai Arkeologi Palembang, Balai Arkeologi Medan, Balai Arkeologi Bandung, Balai Arkeologi Banjarmasin, Balai Arkeologi Manado, Balai Arkeologi Ambon, dan Balai Arkeologi Jayapura. Lab. Palar terpaksa dibekukan kemudian digabungkan kepada Balai sedangkan Lab. Paleo-ekologi dan Radiometri dilepas dan Lab. Bio-antropologi dan Paleo-antropologi dikembalikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Sedangkan DSP pada masa kepemimpinan Drs. Uka Tjandrasasmita berubah nama menjadi Direktorat Perlin­dungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah). Saat itu, DSP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) yang berada di beberapa wilayah yaitu: Prambanan (Jawa Tengah), Bogem (D.I. Yogyakarta), Trowulan (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Pada tahun 1989 kantor SPSP ditambah di beberapa wilayah lagi yaitu: Banda Aceh (Nangroe Aceh Darussalam), Batusangkar (Sumatra Barat), Jambi (Jambi), dan Banten (Banten).

Selanjutnya instansi arkeologi ini terus mengalami perubahan nama dan terjadi restrukturisasi. Perubahan dan restrukturisasi yang terjadi tersebut terjadi menyesuaikan dengan kondisi politik dan pemerintahan di Indonesia. Berikut ini adalah perubahan nama kedua lembaga arkeologi hingga tahun 2018 ini:

Tahun Nama Sebelumnya Nama Baru Nama UPT Lama Nama UPT Baru
1953 Oudheidkundige Dienst      
1958 Oudheidkundige Dienst Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (DPPN)    
1964 Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (DPPN) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN)    
1975 Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP)    
Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (Pus. P3N)    
1978 Pus.P3N / P4N Pusat Pene­litian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) Balai Arkeologi (Balar)
Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP) Direktorat Perlin­dungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah) Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP)
1991 Puslit Arkenas    
Ditlinbinjarah    
Balai Studi dan Konservasi Borobudur (didirikan)    
2000 Puslit Arkenas Pusat Arkeologi    
Ditlinbinjarah Direktorat Purbakala    
Balai Studi dan Konservasi Borobudur    
2001 Pusat Arkeologi Pusat Penelitian Arkeologi    
Direktorat Purbakala Direktorat Purba­kala dan Permuseuman SPSP Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)
Balai Studi dan Konservasi Borobudur    
2003 Pusat Penelitian Arkeologi Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional    
Direktorat Purba­kala dan Permuseuman Asisten Deputi Urusan Purbakala dan Permuseuman    
Balai Studi dan Konservasi Borobudur    
2006 Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional      
Asisten Deputi Urusan Purbakala dan Permuseuman      
Balai Studi dan Konservasi Borobudur Balai Konservasi Peninggalan Borobudur    
2011/2012 Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional Pusat Penelitian Arkeologi Nasional    
Asisten Deputi Urusan Purbakala dan Permuseuman Balai Pelestarian Cagar Budaya    
Balai Konservasi Peninggalan Borobudur      
2012 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional      
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)      
Balai Konservasi Peninggalan Borobudur Balai Konservasi Borobudur    
2018 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Balai Konservasi Borobudur (BKB)

 

Sumber:

  1. Balai Arkeologi Yogyakarta. Hari Purbakala. Diakses pada 21 Juni 2018.
  2. Djulianto Susantio. Majalah Arkeologi Indonesia. Sejarah Hari Purbakala 14 Juni. Diakses pada 21 Juni 2018.
  3. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses pada 21 Juni 2018.
  4. Balai Konservasi Borobudur. Profil Balai Konservasi Borobudur. Diakses pada 21 Juni 2018.
  5. Balai Konservasi Borobudur. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses pada 21 Juni 2018.
  6. Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. Sejarah Singkat Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Diakses 21 Juni 2018.

 

Catatan Penulis:

Mungkin dalam artikel ini terdapat beberapa bagian yang kurang tepat mengingat perubahan struktur organisasi dalam instansi pemerintah yang penulis rasa cukup rumit dan membingungkan sehingga penulis sangat mengharapkan revisi atau tambahan informasi dari pembaca sekalian. Silahkan menambahkan melalui komentar di bawah.